Sekjen ASEAN Anggap Indonesia Berperan Penting Koordinasi Isu TPPO
Sekjen ASEAN Anggap Indonesia Berperan Penting Koordinasi Isu TPPO
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai Indonesia berperan berpengaruh memimpin koordinasi lewat negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi lagi komunikasi (online scam).
"Saya pikir ini adalah concern dan keberhargaan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini demi bekerja secara erat demi negara-negara anggota ASEAN demi melawan segala bentuk perdagangan orang," ujar Hourn usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin.
Untuk menekstra dalami kekejian ini merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bergiat sebandingdan tidak bergerak secara individu ekstra dalam menghadapi kasus TPPO.
"Jadi saya pikir penting secara ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama secara menangani isu ini dempet kawasan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kao Kim Hourn juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas jauh didalam KTT ASEAN 2023, antara antaranya soal pekerja migran.
"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," kata dia.
Ia pun mengapresiasi berhasilnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia kepada mengkoordinasi sejumlah isu.
"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu nan istimewa bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.
Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa empat dokumen komitmen akan selama dibahas dalam KTT ASEAN, yakni terkait one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, bersama pekerja migran khususnya nelayan migran.
Dalam Sidang ASCC ke-29, Menko PMK menambahkan, para Menteri bersama Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk beroperasi klop dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya dari bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
"Mari perkompeten kerja serupa kita ekstra dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan dekat gelanggang dan sekitarnya," kata Menko Muhadjir.
Adapun Presiden Joko Widodo akan mengangkat soal Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO daripada Myanmar paling dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42. Pasalnya, korban TPPO hadapan ASEAN adalah warga daripada negara yang berada hadapan Asia Tenggara.
Jokowi mengatakan kekejian perdagangan manusia patut diberantas dari hulu santak hilir. Oleh sebab itu para pemimpin ASEAN mau menyiapkan strategi distingtif.
"Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja serupa penanggulangan perdagangan orang ganjaran penyalahgunaan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers antara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bagai disiarkan dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (8/5).
